Jakarta, Ma’arif NU Online,- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Panja Peta jalan Pendidikan Komisi X melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama dengan Ormas-ormas keagamaan masa persidangan III tahun Sidang 2020-2021, yang dihadiri oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, PP Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (KWI), Parisada Hidup Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) dan Matakin, yang pada kesempatan ini LP Ma’arif NU PBNU mewakili Ketum PBNU menghadiri dan menyampaikan Pandangan PBNU terkait Peta Jalan Pendidikan secara Virtual Zoom, Selasa 12 Januari 2021,
Pada kesempatan ini, Ketua LP Ma’arif NU PBNU Kyai Z. Arifin Junaidi, menyampaikan pandangan secara lugas dan tegas di awali dengan ungkapan bahwa istilah Peta Jalan Pendidikan ini kurang tepat yang seharusnya menggunakan Grand Desain Pendiidkan Nasional menuju satu abad Indonesia,
Secara lengkap pandangan LP Ma’arif NU PBNU dalam merespon pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Panja Komisi X kepada Ormas-ormas Keagamaan sebagai berikut :
Urgensi Peta Jalan Pendidikan di Indonesia.
Peta jalan pendidikan merupakan kebutuhan mendasar dalam memastikan arah pendidikan ke depan berjalan dalam kepastian visi dan tujuan. Dengan adanya peta jalan, pendidikan di Indonesia dapat dikawal secara konsisten meskipun terjadi pergantian pengambil kebijakan di bidang pendidikan (pergantian presiden, Menteri Dikbud, Menteri Agama, Pemerintah daerah, dll). Peta jalan menjadi pengikat para pengambil kebijakan, terutama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam setiap kepemimpinannya hingga target peta jalan dibangun, yaitu tahun 2045. Dengan adanya peta jalan pendidikan, pembangunan di bidang pendidikan dapat lebih terarah dan menghasilkan capaian yang signifikan, berkeadilan, dan merata.
Peta jalan pendidikan harus merujuk pada sejumlah dokumen terkait, terutama terhadap UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan komponen penting yang seharusnya menjadi landasan analisis kritis dalam penyusunan peta jalan sebagai implementasi dari Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG, yang sayangnya tidak terlihat dalam draft yang ada. Dalam memastikan standar pendidikan yang akan dicapai sebagai output dan outcome pembangunan di bidang pendidikan, BSNP menjadi salah satu komponen penting yang harus dilibatkan karena memiliki tanggung jawab bersama dalam pengembangan standar pendidikan sesuai amanat PP No. 19/2005, selain lembaga-lembaga agama dan keagamaan yang selama ini telah memainkan peran penting dalam pendidikan bangsa di Indonesia.
Pendidikan Agama, Moral dan Pembentukan karakter berbudaya dalam Konsep Peta Jalan Kemendikbud RI.
Desain peta jalan pendidikan yang telah dirancang oleh Kemendikbud menunjukkan adanya pemikiran progresif dan transformative dalam desain pendidikan Indonesia ke depan. Naskah Draft Peta Jalan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempertimbangkan dan menyesuaikan 4 perubahan yang terjadi, baik di tingkat nasional maupun global, yaitu (1) perekonomian Indonesia yang berubah, 2) Perubahan Sosiokultural dan Demografi Indonesia, 3) Gambaran pasar Kerja Indonesia yang Berbeda-beda, dan 4) visi Indonesia 2045. Dari sejumlah aspek tersebut, terlihat bahwa orientasi pendidikan mengarah pada bagaimana SDM Indonesia mampu merespon perubahan yang cepat dan dinamis dan menjadi SDM berdaya saing yang mampu mengisi pasar dunia kerja. Dalam konteks ini, pendidikan yang berkemajuan berorientasi pada aspek eksternal dari diri SDM Indonesia ke depan. Untuk menyempurnakan desain peta jalan pendidikan ini, perhatian terhadap penguatan internal yang dapat menjadi kekuatan dan benteng utama perlu ditambahkan. Kebutuhan terhadap nilai-nilai spiritualitas yang diperoleh melalui pendidikan agama, moral dan pembentukan karakter berbudaya belum cukup kuat terefleksi dalam desain peta jalan Pendidikan Kemendikbud.
Pendidikan Agama, Merdeka Belajar, dan Tantangan Ke Depan.
Merdeka Belajar yang dikembangkan dalam peta jalan kemendikbud menginovasi proses-proses pendidikan di ranah praktisi secara fundamental. Mengubah pola pendidikan dengan standar yang dikontrol secara ketat menjadi lebih dinamis dan berbasis kebutuhan local. Di satu sisi, perubahan strategi pendidikan ini menjadi jawaban atas kesenjangan kurikulum nasional dengan kebutuhan kehidupan dan penghidupan di tingkat local, namun di sisi lain membuka kerentanan baru terhadap pendidikan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, berjalan berlawanan dengan prinsip beragama yang moderat, serta berpeluang menjadi kekuatan baru bagi tumbuh suburnya radikalisme dan ekstremisme. Keleluasaan pendidik dalam menerapkan kurikulum dengan tolok ukur pada analisis kritis dapat menjadi boomerang terhadap wajah baru lulusan SDM Indonesia ke depan.
Kebijakan merdeka belajar yang memberi ruang yang cukup luas pada peran-peran masyarakat dan dunia usaha menjadikan dilemma baru bagi otonomi pendidikan di masa depan. Peran masyarakat memang penting dan sangat menentukan keberhasilan pendidikan, namun intervensi peran masyarakat yang terlalu dalam dalam proses pembelajaran di Lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat beresiko menyulitkan capaian standar pendidikan; dan (seakan-akan) menegasikan otonomi dan kapasitas para praktisi pendidikan dalam menjalankan peran dan fungsinya. Kebijakan pendidikan selaiknya lebih mengapresiasi peran-peran masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan dengan pemenuhan kelayakan fasilitas dan apresiasi kinerja lembaga pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab negara sepenuhnya. Pelibatan dunia usaha diakui penting dalam pendidikan, terutama di bidang pendidikan vokasi, namun penting diatur ambang batas peran dunia usaha agar Lembaga pendidikan tidak menjadi (semacam) pabrik yang berorientasi memenuhi kepentingan dunia usaha dan industri semata.
Peluang Implementasi Konsep Peta Jalan Pendidikan.
LP. Maarif NU sebagai Lembaga pendidikan di bawah organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama memahami bahwa draft peta jalan pendidikan yang telah disusun memuat cita-cita besar yang inovatif dan transformative. Akan tetapi, konsep merdeka belajar dalam desain Peta Jalan Pendidikan masih sulit dibayangkan dapat diterapkan di Lembaga pendidikan yang berada dalam naungan NU. Sejumlah indikator yang ada dalam desain peta jalan pendidikan ini, seperti kompetensi guru, apresiasi kinerja dan gaji guru, sarana prasarana, dan metode pembelajaran yang akan diterapkan menjadi tantangan yang berat bagi satuan pendidikan swasta. Apalagi, akses terhadap sumber daya yang selama ini disediakan pemerintah, belum sepenuhnya dapat diakses oleh satuan pendidikan NU yang mayoritas menfasilitasi pendidikan bagi masyarakat miskin, desa, marginal, dan pinggiran.
Dapat dibayangkan, Konsep Merdeka belajar dengan seluruh proses pembangunan pendidikan di dalamnya akan lebih banyak diakses sekolah-sekolah negeri, sehingga disparitas layanan pendidikan yang berbasis negeri dan swasta akan semakin lebar dan memprihatinkan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan di Indonesia melalui satuan pendidikan swasta, baik yang berbasis pesantren maupun tidak, sejatinya menjadi jawaban atas belum mampunya negara memenuhi hak pendidikan bangsa Indonesia. Peran penting yang telah dilakukan sejak Indonesia belum merdeka dari penjajah ini tampak belum menjadi kesadaran mendasar pada desain peta jalan pendidikan yang ada. Perhatian negara pada peningkatan kualitas pendidikan di Lembaga-lembaga pendidikan yang difasilitasi oleh masyarakat masih sangat rendah dan semakin membuka kesenjangan akses dan layanan pendidikan di tingkat grassroot.
Dalam forum RDPU Komisi X DPR RI, dimulai jam 10 WIB virtual zoom dan berkesempatan hadir dari LP Ma’arif NU PBNU adalah Harianto Oghie (sekretaris) dan DR, Iklilah MDF (bendarara).//admin
