Jakarta – Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Andi Muawiyah Ramly menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sangat rajin membagi-bagikan sertifikat tanah pada masyarakat, namun tak pernah menyerahkan surat keputusan (SK) untuk tenaga honorer yang sudah bertahun-tahun mendambakan status PNS.
Sindiran itu disampaikan pria yang akrab disdapa Amure dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi X DPR dengan para tenaga honorer dari Komnas PGHRI dan PHK2I di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (28/1).
Dalam RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih itu, Amure merasa terharu melihat honorer yang sampai meneteskan air mata dan diapun menyayangkan tidak adanya unsur pemerintah yang hadir pada RDP tersebut .
“Saya membayangkan negara itu harus hadir dalam sesi pembicaraan tadi. Saya melihat hampir dua jam, negara tidak hadir di tempat ini,” katanya.
Legislator asal Sulawesi Selatan itu mengaku membayangkan impian Indonesia dan mengkaitkannya dengan kebiasaan Presiden Jokowi membagi-bagikan sertifikat tanah di banyak daerah. Secara khusus, Amure mengharapkan anggota Komisi X DPR Ahmad Basarah yang juga wakil ketua MPR mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengangkat tenaga honorer menjadi PNS.
“Saya melihat setiap waktu Pak Jokowi membagi-bagikan sertifikat tanah, saya membayangkan kapan waktunya nanti, mungkin lewat desakan pimpinan MPR Pak Basarah, Pak Jokowi itu membagi-bagikan SK kepada mereka ini,” ujar Amure sembari melirik politikus PDI Perjuangan itu.
Amure lantas menyampaikan kekhawatirannya soal masa depan pendidikan nasional bila persoalan honorer terus berlanjut. Sebab, guru berstatus PNS hanya 45 persen dari jumlah total tenaga pendidik.
“Guru asli itu cuma 45 persen, Pak, 55 persen itu mereka-mereka (honorer, red) ini. Jadi kalau mereka ini tidak diperhatikan, sungguh nasib bangsa ini tidak bisa saya bayangkan. Sampai Indonesia 70 sekian tahun merdeka, mereka-mereka ini tidak berubah nasibnya,” tutur politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Oleh karena itu Amure mendorong pimpinan DPR menggelar rapat kerja gabungan lintas komisi dengan menghadirkan menteri-menteri terkait untuk menuntaskan masalah honorer. Menurutnya, harus ada solusi secepatnya bagi masalah itu
