Jakarta – Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta negara harus tetap memberikan perhatian kepada dunia pendidikan, meskipun dalam situasi pandemi Covid-19. Sebab, pendidikan terkait dengan sumber daya manusia di masa yang akan datang, hal tersebut disampaikan oleh Harianto Oghie, Sekretaris Lembaga Pendidikan Ma’arif NU PBNU saat berbincang-bincang tentang Hari Pendidikan Nasional di Kantor LP Ma’arif NU PBNU, Jakarta. Sabtu (02/05) sore.
“Pemerintah harus tetap memberikan perhatian penuh kepada dunia pendidikan, di samping masalah kesehatan dan ekonomi, dalam situasi pandemi seperti sekarang ini,” kata pria yang akrab disapa Bang Oghie.
Selain itu, dia juga meminta pemerintah harus memastikan menjamin kualitas pendidikan tetap terjaga meskipun dalam situasi pandemi saat ini menggunakan sistem pembelajaran daring atau online. Di LP Ma’arif sendiri, kata Oghie, kualitas pendidikan akan tetap dipertahankan karena satuan pendidikannya punya tradisi belajar mandiri. Juga memiliki sistem pemantauan selama proses belajar mengajar sampai ujian akhir.
“Pengaswasannya terstruktur dari PC, PW sampai pusat. Kelulusan kenaikan kelas sesuai dengan standarnya sama sehingga kualitas penddikannya terukur,” katanya.
LP Ma’arif NU PBNU juga sudah memberikan intruksi dan petunjuk teknis agar para satuan Pendidikan dibawah tanggung jawab LP Ma’arif NU tetap menjalankan pendidikan sesuai standar agar kualitas pendidikan baik Pendidikan karakter maupun pendidikan pelajaran tetap terjaga.
“Kami sudah intrusksikan kepada PW dan PC agar tetap istiqomah dan menjalankan standar pendidikan sehingga kualitas terjaga, serta bersbar bahwa ujian covid-19 ini adalah sementara, akan ada harapan kebaikan dalam pendidikan nasional di kemdian hari,” jelasnya.
Pemerintah juga harus tetap memberikan perhatian kepada para guru honorer di sekolah-sekolah swasta yang jumlahnya sangat banyak. Bahkan, jumlahnya lebih banyak daripada guru yang berstatus PNS.
“Guru-guru honorer swasta harus mendapat perhatian penuh dari pemerintah terkait kesejahteraan mereka. LP Ma’arif mendesak pemerintah bahwa pada situasi seperti saat ini, permerintah harus punya afirmasi dan memberikan keadilan kepada mereka,” ujarnya.
Menurut Oghie, sekolah-sekolah swasta seperti di bawah naungan LP Ma’arif NU, pendidikan dihidupi dari BOS dan iuran dari murid. Pada situasi saat ini, sekolah tidak bisa menarik iuran kepada mereka karena selain mereka tidak hadir, banyak orang tua murid yang tak mampu membayarnya. Sehingga, upah untuk guru honorer pun tersendat.
Terkait nasib guru honorer yang dikatakan Oghie, sama dengan pernyataan Kepala Sekolah SMK Ma’arif Al-Fathonah Kabupaten Sukabumi Daden Sukendar. Menurut dia, saat ini, nasib guru honorer yang berada di lembaga pendidikannya sangat memprihatinkan.
Menurut Daden, dari semua guru yang berada di sekolahnya berstatus honorer. Dan hanya tiga orang orang yang sudah memiliki NUPTK. Sehingga sekolah kesulitan untuk memberi upah mereka karena kalau menggunakan dari BOS akan terbatasi aturan. Karena itulah sekolah pontang-panting mencari dana talangan.
