Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim meyakini bahwa perguruan tinggi memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul di Indonesia. Menurutnya, setelah meraih gelar sarjana, para lulusan S-1 akan langsung menghadapi tantangan di dunia kerja.
“Maka inilah saatnya kita tingkatkan kualitas lulusan S-1 kita,” ajak Mendikbud Nadiem Anwar Makarim saat menjelaskan tentang kebijakan “Merdeka Belajar:Kampus Merdeka” di Auditorium Dikti, Gedung D Lantai 2, Kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (24/1/2019).
Mendikbud mengatakan, sebagai ujung tombak penyiapan SDM, sudah semestinya perguruan tinggi terus bergerak dan berbenah dalam memperkuat bekal para sarjana di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman.
“Perguruan tinggi harus lebih cepat berinovasi dibandingkan jalur pendidikan lainnya karena harus adaptif dan berubah dengan lincah menyesuaikan dengan kebutuhan di dunia kerja,” tutur Nadiem.
Dikatakan Mendikbud, inovasi dalam pembelajaran dan pengabdian masyarakat adalah tujuan utama pendidikan tinggi. Inovasi hanya bisa terjadi di dalam suatu ekosistem yang tidak dibatasi.
“Solusinya adalah kita dukung kolaborasi antara universitas dengan berbagai pihak di luar kampus untuk menciptakan prodi-prodi baru. Melalui kebijakan ini, perguruan tinggi yang memiliki akreditasi A dan B dapat mengajukan prodi baru jika ada kerja sama dengan organisasi dan/atau QS top 100 World Universities,” tutur Mendikbud.
Dia pun menegaskan bahwa perguruan tinggi dengan akreditasi A dan B tidak perlu lagi melalui perizinan prodi di kementerian, asal mereka bisa membuktikan telah melakukan kerja sama dengan perusahaan kelas dunia, organisasi nirlaba.
“Artinya untuk perguruan tinggi dengan akreditasi A dan B tidak perlu lagi melalui perizinan prodi di kementerian, asal mereka bisa membuktikan telah melakukan kerja sama dengan perusahaan kelas dunia, organisasi nirlaba seperti PBB, Bank Dunia, USAID, BUMN, BUMD, Top 100 World Universities berdasarkan QS ranking,” tambah Nadiem.
Sebagai catatan, prodi baru yang diusulkan tersebut bukan di bidang kesehatan, dalam hal ini pendidikan kedokteran, farmasi, kebidanan, kesehatan masyarakat, dan jurusan-jurusan kesehatan lainnya.
Ditambahkan Mendikbud, kebijakan pemberian otonomi untuk membuka prodi baru ini sebagai upaya untuk menyediakan kurikulum yang lebih prioritas untuk dikuasai oleh mahasiswa Indonesia.
“Kita dorong upaya link and match antara bekal keilmuan mahasiswa dengan kebutuhan industri sehingga lebih bisa bersaing di panggung dunia,” ucapnya.
Antusiasme Perguruan Tinggi
Menyambut arahan Mendikbud, Rektor Universitas Halu Oleo, Muhammad Zamrun, optimistis pihaknya dapat menjalankan kebijakan tersebut. Dengan kebijakan baru Kampus Merdeka ini, maka perguruan tinggi diberi keleluasaan untuk bekerjasama dengan NGO (Non Government Organization) dan perusahaan.
“Dalam waktu dekat kami akan menyusun program kerja. Melalui kerja sama dengan pihak ketiga, universitas lebih mudah membuka prodi baru,” tutur Zamrun.
Senada dengan itu, Dekan Seni Rupa Intitut Kesenian Jakarta (IKJ), Indah Tjahtjawulan menyatakan antusiasmenya. Kampusnya akan lebih mudah membuka prodi yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Selama ini pembukaan prodi baru memakan waktu dalam aspek administratif seperti pengumpulan dokumen, padahal pembukaan prodi baru di universitas kami sifatnya juga mendesak menyesuaikan dengan kebutuhan industri,” ungkap Indah.
Indah mengakui adanya tantangan yang cukup besar dalam menjalin kemitraan tersebut.
“Membuat kesepakatan yang tepat dan cocok dalam jangka panjang dengan pihak ketiga adalah tugas yang harus segera diselesaikan,” kata Indah.
Gotong royong Majukan Pendidikan Tinggi
Mendikbud Nadiem menjelaskan bahwa kerja sama perguruan tinggi dengan organisasi harus mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja, dan penyerapan lapangan kerja. Kementerian akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan. Jika bisa dibuktikan ada kerja sama yang nyata dan riil antara kedua belah pihak, prodi baru tersebut otomatis akan mendapatkan akreditasi C dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).
Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan Mendikbud dapat menumbuhkembangkan semangat dan kepedulian seluruh civitas akademik dan dunia industri untuk maju bersama membangun kualitas SDM Indonesia.
“Lulusan S-1 yang berkualitas adalah hasil gotong royong seluruh aspek bukan hanya perguruan tinggi yang bertanggung jawab, melainkan perusahaan juga terlibat dalam kurikulum, magang, dan rekrutmen,” tutur Mendikbud.
Dalam penutupannya, dia berharap setelah ini akan terbuka pertemuan antara para rektor, dekan, dosen, dan industri untuk membicarakan teknis program yang akan dilakukan untuk menjalankan kebijakan kampus merdeka.
“Saya berharap setelah ini akan terbuka pertemuan antara para rektor, dekan, dosen, dan industri untuk membicarakan teknis program yang akan dilakukan untuk menjalankan kebijakan kampus merdeka ini,” tambahnya. [Siaran Pers Kemendikbud]
